Wujudkan Generasi Sehat Dan Bahagia Dengan Imunisasi

Memiliki anak-anak yang sehat adalah dambaan setiap orangtua, selain pemberian ASI (Air Susu Ibu) eksklusif dan nutrisi yang tepat, faktor penting berikutnya adalah Imunisasi. Anak yang terpenuhi ketiga faktor penting tersebut akan memiliki tumbuh kembang yang baik hingga dewasa nanti.

Imunisasi merupakan salah satu investasi kesehatan yang paling murah, karena terbukti dapat mencegah dan mengurangi kejadian sakit, cacat dan kematian akibat penyakit seperti TBC, Hepatitis B, Polio, Campak, Difteri, Tetanus, Pneumonia, meningitis dan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) lainnya.  Tetapi pada prakteknya masih banyak orangtua yang tidak melakukan imunisasi dengan berbagai alasan. Sangat menyedihkan! Untuk itulah dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia yang berlangsung tanggal 24-30 April 2017 lalu Kementrian Kesehatan mengadakan  acara Temu Blogger dengan tema Imunisasi Bisa!!  Jadikan Anak Indonesia Sehat Dan Bahagia pada Hari Kamis 27 April 2017 di The Park Lane Jakarta.

Dr.Prima Yosephine, MKM

Hadir di acara ini Ibu Dr.Prima Yosephine, MKM selaku Kepala Sub Direktorat Imunisasi Kementrian Kesehatan yang memberikan pencerahan kepada kami semua bahwa Indonesia adalah Negara dengan jumlah anak yang tidak diimunisasi atau tidak lengkap imunisasi dasarnya terbanyak ke-4 di dunia. Padahal imunisasi itu adalah hak seorang anak dan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan no.36 Tahun 2009 Pasal 131 ayat 3 yang berbunyi :

"Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak menjadi tanggung jawab & kewajiban bersama bagi orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, & pemerintah daerah". Jadi setiap anak berhak mendapatkan Imunisasi

Dr.Prima juga sempat memutarkan sebuah video dimana di dalam video tersebut ada seorang anak yang meninggal akibat tidak mendapatkan Imunisasi DPT, setelah melihat video tersebut setiap ibu pasti miris dan langsung ingin lari ke Posyandu saat itu juga. Bagaimana #ImunisasiBisa Melindungi Masyarakat? Kita bisa lihat pada gambar dibawah ini.

Sebenarnya Program Imunisasi tidak hanya menyebabkan kekebalan pada anak itu sendiri tetapi juga mempengaruhi lingkungan disekitarnya atau kekebalan kelompok (Herd Imunity). Kekebalan kelompok ini dapat terlaksana dengan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata. Kasus PD3I biasanya muncul pada daerah dengan cakupan Imunisasi rendah.

Dalam tayangan sebuah slide ditampilkan keberhasilan Imunisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah contohnya tidak dijumpainya lagi kasus Polio sejak tahun 2006 sehingga pada tanggal 27 Maret dikeluarkan Sertifikasi Bebas Polio. Disini terlihat jelas bahwa keberhasilan imunisasi adalah hasil kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Beberapa Strategi Program Imunisasi  yang dilakukan oleh pemerintah adalah : 1. Peningkatan cakupan imunisasi  yang tinggi dan merata.
2. Peningkatan kualitas pelayanan imunisasi melalui :
Petugas yang terampil, Coldchain (target tahun 2018 seluruh Puskesmas memiliki Choldchain yang sesuai standar dan berfungsi) dan vaksin yang berkualitas serta pemberian Imunisasi yang benar.
3. Melalui Kegiatan Inovatif  yang dilakukan oleh Puskesmas yaitu Pendekatan Keluarga.
4. Program Imunisasi terbaru untuk tahun 2017 hingga tahun 2019 adalah vaksin MR, HPV, JE dan Pneumo yang akan didistribusikan di berberapa daerah di Indonesia.
Pada tabel dibawah ini terdapat beberapa alasan utama anak yang tidak diimunisasi atau tidak lengkap status imunisasinya akibat pemahaman yang keliru seputar vaksin dan Imunisasi. Dr.dr.Soedjatmiko, SpA(K), MSi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia akan menjelaskan kenapa miskonsepsi ini bisa terjadi.

Menurut Dr.dr Soedjatmiko banyak anak yang tidak diimunisasi karena pemahaman keliru tentang Vaksin dan Imunisasi, ketidaktahuan atau kurangnya informasi mengenai imunisasi atau penyebaran informasi tidak benar yang sengaja disebarkan oleh kelompok anti vaksin. Akibatnya timbul wabah, sakit berat, cacat dan kematian yang dapat merugikan keluarga dan masyarakat. Kasus wabah yang meningkat akibat imunisasi yang tidak lengkap terjadi pada Tahun 2014 saat kasus difteri yang meningkat dan pada Tahun 2005 di Sukabumi sejumlah 356 anak terkena polio. Di Jawa Tengah dan Jawa Barat pada Tahun 2009-2011 wabah campak meningkat yang mengakibatkan 16 anak meninggal.

Pemerintah mengupayakan untuk merubah miskonsepsi Imunisasi dengan mengkomunikasikan informasi edukasi secara terus menerus dan bekerja sama dengan tokoh agama dan MUI serta media massa dan blogger yang dapat menyebarkan infomasi terpercaya tentang Imunisasi.

Dr.dr.Soedjatmiko

Beberapa faktor penting yang harus diingat untuk mengubah Miskonsepsi Imunisasi adalah sebagai berikut :
1.Keamanan Vaksin Dimonitor dan Dilaporkan oleh berbagai Lembaga
2.Kadar Merkuri dalam vaksin sangat rendah, tidak melebihi batas yang diijinkan
3.Tidak benar vaksin lebih berbahaya dari penyakitnya
4.Tidak benar vaksin teknologi terbaru dapat menyebabkan teknologi berbahaya
5. Tidak benar vaksin teknologi terbaru mengandung zat  berbahaya, terbuat dari darah, nanah, janin yang digugurkan, organ binatang atau manusia.
6. Majelis Ulama Indonesia tidak pernah melarang Imunisasi, untuk lebih jelasnya Bapak KH.Arwani Faisol selaku perwakilan dari MUI akan membacakan beberapa Fatwa MUI tentang Imunisasi yang harus kita ketahui.

Sebagian masyarakat masih ada yang menolak Imunisasi karena vaksin yang digunakan diragukan kehalalannya, hal ini menjadi pertimbangan Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan Fatwa MUI No.04 Tahun 2016 yang isinya bahwa ajaran Islam  sangat mendorong umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan Imunisasi. Fatwa MUI ini dibuat berdasarkan Firman Allah dalam Kitab Suci Al-Quran, Hadis Nabi SAW, Kaidah Fiqh dan pendapat para ulama. Ketentuan umum dan hukum dijelaskan secara lengkap disini.

Kesimpulannya...Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya penyakit tertentu. Vaksin yang digunakan wajib vaksin yang halal dan suci. Dan yang harus kita ketahui bersama adalah Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis diperbolehkan jika dalam keadaan darurat atau belum ditemukannya vaksin yang halal dan suci.